Janji “Bersih-Bersih” Diuji, Rokok RJ99 dan MK yang Diduga Dikendalikan H Rosi Pamekasan Bikin Pemerintah Tak Berdaya

PMK — Aroma busuk dugaan permainan cukai kembali menyeruak dari tanah Madura. Fakta mengejutkan terungkap: rokok ilegal merek RJ99 dan MK, yang diduga kuat milik H. Soleh dan dikendalikan oleh H. Rosi, masih beredar terang-terangan di Kabupaten Pamekasan.

Padahal, merek tersebut sebelumnya pernah terseret dalam penangkapan besar oleh Bea Cukai di Semarang. Namun anehnya, baik pemilik maupun pengendali diduga tetap melenggang bebas di kampung halaman—seolah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil.

Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang baru-baru ini berjanji melakukan “bersih-bersih” di tubuh aparat dan lembaga negara. Kini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut terseret dalam sorotan publik, sebab Bea Cukai, lembaga di bawahnya, dinilai “gagah di spanduk, tapi lumpuh di lapangan.”

Spanduk bertuliskan “Gempur Rokok Ilegal” memang bertebaran di mana-mana. Namun realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Rokok RJ99 dan MK yang diproduksi di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, bebas dikirim lintas daerah bahkan antarprovinsi tanpa hambatan sedikit pun dari aparat penegak hukum.

“Siapa yang tidak kenal H. Soleh, pemilik PT Dua Putri Kedaton, dan H. Rosi? Semua aparat kenal,” ujar seorang sumber terpercaya kepada media ini.

Pernyataan tersebut menguatkan dugaan adanya kedekatan istimewa antara bandar rokok ilegal dan oknum aparat di Madura.

Publik pun kini bertanya lantang:
Apakah Bea Cukai Madura benar-benar tidak tahu, atau justru ikut menikmati manisnya aliran uang dari bisnis hitam ini?

Seorang aktivis di Pamekasan, FJ, menyebut kedua nama itu sebagai “orang berpengaruh besar di Madura.”

 “Haji Rosi ini kerabat dekat Haji Saleh, pemilik Dua Putri Kedaton. Dia juga bos muda pemilik sapi kerapan Sernaser99. Bea Cukai saja takut. Kalau memang Presiden Prabowo mau bersih-bersih, harus serius,” tegasnya.

Aktivis itu juga mengungkap indikasi praktik pencucian uang (TPPU) yang dilakukan sejumlah pengusaha Madura dari hasil bisnis rokok ilegal.

“Nama-nama itu sudah kami kantongi. Tinggal waktu saja, kami akan umumkan dan laporkan secara resmi,” ujarnya.

Kasus RJ99 dan MK kini menjadi ujian serius bagi Presiden Prabowo.
Di satu sisi, ia berkomitmen memberantas mafia dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, mafia rokok di Madura seolah menertawakan negara.

Kementerian Keuangan kini menghadapi dilema besar: Apakah berani membersihkan Bea Cukai dari permainan kotor, atau membiarkan lembaga ini terus dicap sebagai institusi yang hanya pandai memasang baliho?

Sebab bila dibiarkan, publik bisa menyimpulkan satu hal getir.

“Bos rokok lebih berkuasa daripada negara.” jelasnya.

Nama H. Soleh diyakini sebagai pemilik utama jaringan tersebut, sementara H. Rosi disinyalir menjadi otak pengendali produksi dan distribusi rokok ilegal di Madura.

Tak hanya RJ99 dan MK, beberapa merek lain disebut-sebut juga berafiliasi dengan jaringan yang sama.

Fakta bahwa bisnis ini dapat bertahan bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum menunjukkan betapa kuatnya pengaruh para bandar tersebut. Tak heran bila masyarakat menilai hukum di Madura tajam ke bawah, tumpul ke atas.

 “Pedagang eceran dioperasi, gudang kecil digerebek, tapi bos besar kebal hukum,” ujar salah seorang warga.

Kini publik menunggu langkah nyata:
Apakah Presiden Prabowo rela reputasinya tercoreng oleh mafia rokok Madura? Apakah Kemenkeu dan Bea Cukai berani menindak tegas aparat yang bermain mata?

Jika pemerintah gagal bertindak, maka satu hal pasti: Negara benar-benar telah kalah di hadapan mafia rokok Pamekasan.