Jumat, 31 Okt 2025
light_mode
Beranda » Bisnis » Oknum Lora di Toronan Pamekasan Diduga Jadi Produsen Rokok Ilegal Papi Mami

Oknum Lora di Toronan Pamekasan Diduga Jadi Produsen Rokok Ilegal Papi Mami

  • account_circle Him
  • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
  • visibility 20

PMK Aroma dugaan bisnis haram menyeruak di Desa Toronan, Kabupaten Pamekasan. Seorang oknum yang dikenal sebagai Lora berinisial T diduga kuat menjadi otak di balik produksi rokok ilegal merek “Papi Mami” yang belakangan marak beredar tanpa pita cukai.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas produksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi di sebuah gudang di kawasan Toronan. Dari sana, rokok tanpa izin edar itu kemudian disebarkan ke sejumlah warung dan toko kelontong di Pamekasan hingga wilayah Madura lainnya.

Praktik ini jelas melanggar aturan, sebab setiap peredaran rokok wajib menggunakan pita cukai resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bila benar terbukti, kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Baca  : PR Semesta Raya Diduga Produksi Rokok Ilegal, Edarkan ke Jawa Timur dan Media Sosial

Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat mengecam dugaan keterlibatan oknum Lora tersebut. Mereka menilai, tindakan ini mencoreng nama baik tokoh agama sekaligus merugikan masyarakat.

“Kalau benar Lora T yang memproduksi rokok ilegal ini tentu memalukan. Sosok panutan seharusnya memberi teladan, bukan justru menabrak hukum,” tegas seorang aktivis Pamekasan yang enggan disebutkan namanya.

Hingga kini, aparat Bea Cukai dan kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kasus ini. Namun, masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas agar peredaran rokok ilegal tidak semakin merajalela di Pamekasan, 1/09/2025.

Rokok “Papi Mami” menjadi sorotan bukan hanya karena ilegal, tapi juga karena diduga kuat diproduksi oleh figur publik yang seharusnya menjaga kehormatan. Publik kini menunggu langkah berani aparat dalam membongkar kasus ini.

  • Penulis: Him

Rekomendasi Untuk Anda

  • PR Semesta Raya Diduga Produksi Rokok Ilegal, Edarkan ke Jawa Timur dan Media Sosial

    PR Semesta Raya Diduga Produksi Rokok Ilegal, Edarkan ke Jawa Timur dan Media Sosial

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle redaksi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    PAMEKASAN, Perusahaan Rokok (PR) Semesta Raya yang beralamat di Dusun Selatan, Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, diduga kuat memproduksi rokok ilegal berbagai merek dan varian rasa tanpa izin resmi. Berdasarkan informasi yang diterima, perusahaan dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 3528040706830008-070213 itu diduga mengedarkan rokok ilegal bermerek inisial PM, MB, dan MM […]

  • Janji “Bersih-Bersih” Diuji, Rokok RJ99 dan MK yang Diduga Dikendalikan H Rosi Pamekasan Bikin Pemerintah Tak Berdaya

    Janji “Bersih-Bersih” Diuji, Rokok RJ99 dan MK yang Diduga Dikendalikan H Rosi Pamekasan Bikin Pemerintah Tak Berdaya

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    PMK — Aroma busuk dugaan permainan cukai kembali menyeruak dari tanah Madura. Fakta mengejutkan terungkap: rokok ilegal merek RJ99 dan MK, yang diduga kuat milik H. Soleh dan dikendalikan oleh H. Rosi, masih beredar terang-terangan di Kabupaten Pamekasan. Padahal, merek tersebut sebelumnya pernah terseret dalam penangkapan besar oleh Bea Cukai di Semarang. Namun anehnya, baik […]

  • Lembaga Hukum Jadi Lahan Dagang, Toko Kelontong di Rutan Sumenep Tampar Muka Pemerintah

    Lembaga Hukum Jadi Lahan Dagang, Toko Kelontong di Rutan Sumenep Tampar Muka Pemerintah

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Sumenep — Ketika rakyat kecil ditekan karena berjualan di trotoar, justru lembaga resmi negara yang seharusnya menjadi simbol ketertiban hukum terang-terangan menggelar bisnis di fasilitas negara. Fenomena ini terjadi di Rutan Kelas IIB Sumenep, di mana sebuah toko kelontong berdiri secara mencolok tepat di pelataran depan rumah tahanan diatas saluran irigasi. Bangunan semi permanen itu […]

  • Pemkab Sampang Gelar Rakor SPBE 2025

    Pemkab Sampang Gelar Rakor SPBE 2025

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Jon
    • visibility 17
    • 0Komentar

    SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 di Aula Pemkab Sampang, Selasa (15/7/2025). Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiyawan, Asisten Administrasi Umum Anang Djoenaidi, Kepala Bagian Organisasi Kustantianah, serta Tim SPBE […]

  • Bupati Sumenep Harapkan PKDI Jadi Mitra Strategis Dorong Pembangunan

    Bupati Sumenep Harapkan PKDI Jadi Mitra Strategis Dorong Pembangunan

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Rhm
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Sumenep -Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), menjadi mitra strategis dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di tingkat desa. “PKDI ini hendaknya menjadi media untuk memperkuat solidaritas kepala desa, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di sela-sela Pelantikan […]

  • Google Ancam Gugat Pemerintah Australia Terkait Larangan Medsos untuk Anak

    Google Ancam Gugat Pemerintah Australia Terkait Larangan Medsos untuk Anak

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Diktator.id – Google mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah Australia tetap memasukkan YouTube dalam kebijakan larangan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai yang pertama di dunia. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, eksekutif Google dan YouTube menyatakan tengah “mempertimbangkan opsi hukum” bila pemerintah […]

expand_less